Pengertian
Komunikasi Politik Definisi, Makalah, Teori Menurut
Para Ahli Nimno - Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara, kota,
yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan
masyarakatnya. Kata “polis” ini berkembang menjadi “politicos” yang artinya kewarganegaraan.
Dari kata “politicos” menjadi ”politera” yang berarti hak-hak kewarganegaraan
(Sumarno, 1989:8). (Teori Komunikasi Politik Menurut Para Ahli)
Definisi Komunikasi Politik
- Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik,
diantaranya Nimmo (2000:8) mengartikan politik sebagai kegiatan orang
secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial.
Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi,
kebutuhan, cita-cita, inisiatif , perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo
menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan
percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka
dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah
kegiatan politik.
Bagi Lasswell (dalam Varma,
1995:258), ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Berbeda dengan
David Easton dalam Sumarno (1989:8), mendefinisikan politik sebagai berikut:
“Political as a process those
developmental processes through which person acquire political orientation and
patterns of behavior”
Dalam definisi ini David Easton
menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu proses di mana dalam
perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan
pola tingkah laku.
Apabila definisi komunikasi
dan definisi politik itu kita kaitkan dengan komunikasi politik, maka akan
terdapat suatu rumusan sebagai berikut: Komunikasi politik adalah komunikasi
yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga
masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua
warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga
politik (Astrid, S. Soesanto, 1980:2).
Mengenai komunikasi politik
ini (political communication) Kantaprawira (1983:25) memfokuskan pada
kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam
masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor
kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.
Dengan demikian segala pola
pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi
dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala
pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada
yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.
Dilihat dari tujuan politik “an
sich”, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang
mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka
menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran
politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.
Lasswell (dalam Varma, 1995:258)
memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas:
pertama, bahwa komunikasi politik
selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan
tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya
merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau
masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan
senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.
Dalam hal ini, R.S. Sigel (dalam
Sumarno, 1989:10) memberikan pandangan sebagai berikut:
“Political socialization refers to
the learning process, by which the political norms and behavior acceptable to
an ongoing political system are transmitted from generation to generation.”
Dari batasan Sigel ini menunjukkan
bahwa sosialisasi politik bukan hanya menitikberatkan pada penerimaan
norma-norma politik dan tingkah laku pada sistem politik yang sedang
berlangsung, tapi juga bagaimana merwariskan atau mengalihkan nilai-nilai dari
suatu generasi kenegaraan berikutnya.
a. Komunikator politik
Menurut Nimmo, salah satu ciri
komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya
dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam
arti yang paling umum kita semua adalah komunikator, begitu pula siapa
pun yang dalam setting politik adalah komunikator politik (2000:28). Meskipun
mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, kita
mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat demikian, setidak-tidaknya yang
melakukannya serta tetap dan sinambung. Mereka yang relatif sedikit ini
tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini.
Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya,
ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat.
Sebagai pendukung pengertian yang
lebih besar terhadap peran komunikator politik dalam proses opini, Leonard W.
Dood dalam Nimmo (2000:30) menyarankan jenis-jenis hal yang patut
diketahui mengenai mereka: ”Komunikator dapat dianalisis sebagai dirinya
sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang diberikannya
kepada mereka sebagai manusia, dapat mempengaruhi komunikasi yang
dihasilkannya; jadi jika ia mengira mereka itu bodoh, ia akan menyesuaikan nada
pesannya dengan tingkat yang sama rendahnya. Ia sendiri memiki
kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan
akalnya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau
yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif
untuk berkomukasi.
Berdasar pada anjuran Doob, jelas
bahwa komukator atau para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka
di dalam masyarakat harus ditetapkan. Untuk keperluan ini Nimmo (2000:30)
mengidentifikasi tiga kategori politikus, yaitu yang bertindak sebagai
komunikator pilitik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau
komunikator paruh waktu (part time)
b. Politikus sebagai komunikator
Politik
Kelompok pertama ini adalah orang
yang bercita-cita untuk memegang jabatan pemerintah dan memegang pemerintah
yang harus berkomunikasi tentang politik dan disebut dengan politikus, tak
peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik jabatan
eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek aspek
utama dalam kegiatan ini. Meskipun politikus melayani beraneka tujuan dengan
berkomunkasi, ada dua hal yang menonjol. Daniel katz (dalam Nimmo,2000:30)
menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu
mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau
mencegah perubahan demikian.
Dalam kewenangannya yang pertama
politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok; pesan-pesan politikus
itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator
politik mewakili kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, politikus yang
bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada
mendesakkan tuntutan kelompoknya, ia lebih menyibukkan diri untuk menetapkan
tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung
perubahan revolusioner.
Termasuk dalam kelompok ini,
politikus yang tidak memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator
politik mengenai masalah yang lingkupnya nasional dan internasional, masalah
yang jangkauannya berganda dan sempit.
Jadi banyak jenis politikus yang
bertindak sebagai komunikator politik, namun untuk mudahnya kita klasifikasikan
mereka sebagai politikus (1) berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah,
(2) berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan masalah
berganda atau masalah tunggal.
c. Profesional
sebagai komunikator politik
Komunikator profesional adalah
peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi
yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa yang
melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk
meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan perkembangan serta-merta media
khusus yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan
hiburan (Nimmo, 2002:33).
Seorang komunikator profesional, menurut
James Carey (dalam Nimmo, 2000:33) adalah seorang makelar simbol, orang yang
menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam
istilah-istilah komunitas bahasa yang lain dan berbeda tetapi menarik dan dapat
dimengerti. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam
organisasi atau kominitas mana pun dengan khalayak umum; secara
horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat
struktur sosial yang sama.
Bagaimanapun, karena menjadi komunikator
profesional, bukan politikus, profesional yang berkomunikasi menempatkan
dirinya terpisah dari tipe-tipe komunikator politik yang lain, terutama aktivis
politik.
Sumber :
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-komunikasi-politik-definisi.html
