KPU Makassar Antisipasi Dukungan Partai "Abal-Abal"

Mengantisipasi adanya dukungan ganda dan palsu dari partai politik pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 18 September mendatang, KPU Makassar mulai bekerja untuk mengantisipasi kejadian yang kerap terjadi pada setiap hajatan politik. 

Anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus rela terbang ke Jakarta untuk mendapatkan pengurus sah parpol yang ada di Kota Makassar.

Nurmal Idrus mengatakan, hal itu dilakukan KPU Makassar berdasarkan pengalaman yang terjadi di beberapa daerah lainnya seperti pada beberapa pemilihan bupati dan wali kota yang telah berlalu di Sulsel. 

Menurut Nurmal, sebagai langkah awal, KPU Makassar telah mendatangi dan mendapatkan data resmi pengurus DPP masing-masing partai politik peserta pemilu tahun 2009 yang memiliki hak mengusung calon wali kota dan wakil wali kota.

"Ini langkah antisipasi KPU Makassar untuk menangkal dukungan ganda agar tak ada pengurus ganda. Kita sudah dapat keabsahan pengurus DPP dari Kemenkumham. Jadi, tinggal DPP-nya didatangi untuk memastikan keabsahan pengurus Kota Makassar," kata Nurmal melalui BlackBerry Messenger (BBM), Kamis (2/5/13).

Nurmal menyatakan, hal ini dilakukan diluar dari kebiasaan yang sering dilakukan kelompok penyelenggara pemilu. Data tersebut akan dijadikan sebagai pegangan dan data pembanding saat partai politik mengusulkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota 27 Mei hingga 2 Juni mendatang atau pada saat proses pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

"Selama ini, verifikasi dukungan parpol dilakukan setelah pendaftaran, kita mengantisipasinya dengan melakukan verifikasi sebelum pendaftaran. Jadi, kita punya pegangan ketika ada dukungan ganda dan abal-abal yang masuk saat pendaftaran," ujar Nurmal.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan berdasarkan inisiasi dari KPU Makassar untuk mempermudah proses verifikasi dukungan parpol nantinya. 

"Ini inisiatif kita sendiri. Lebih baik susah-susah dulu. Kalau kemudian nanti tetap ada masalah, itu di luar kemampuan kita karena kita sudah berusaha mengantisipasinya," jelas Nurmal.

Dia menambahkan, proses pengumpulan data sah partai di Makassar akan memungkinkan menghindarkan dukungan parpol palsu atau ditandatangani oleh pengurus yang tidak berwenang. Hal ini juga sebagai bentuk antisipasi terhadap struktur kepengurusan partai yang kerap disusupi pengurus "siluman" karena diganti jelang proses pendaftaran bakal calon.

"Pokoknya, kita mau pegang pengurus kotanya dulu. Mungkin nanti mereka mengganti tiba-tiba di saat akhir sebelum pendaftaran, maka kita akan melakukan verifikasi kembali ke partai bersangkutan," pungkasnya.

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM